Tebing Tinggi – Humas: Kamis 24 Januari pukul 10.30 Wib, Jajaran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyaksikan siaran langsung melalui kanal Mahkamah Agung Republik Indonesia Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 29 Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 29 (dua puluh sembilan) Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia di Gedung Kusumah Atmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung (24/1). Kedua puluh sembilan Ketua Pengadilan Tingkat Banding itu terdiri atas 12 (dua belas) Ketua Pengadilan Tinggi, 14 (empat belas) Ketua Pengadilan Tinggi Agama, 1 (satu) Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung harus memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya. Dalam kesempatan tersebut Hatta Ali juga menekankan agar para hakim bisa menjaga ucapan dan tingkah lakunya agar tidak merusak citra hakim dan Mahkamah Agung. ”Hindari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan martabat dan wibawa hakim.”  Tekan Hatta Ali.

Foto : Humas + IT PN Tebing Tinggi Kelas I B

Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB, diadakan Sosialisasi RKA-KL 2019 Pagu Anggaran DIPA 01 & 03 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B, rapat tersebut dipimpin oleh Bapak M. Arif Nuryanta, SH., MH - Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim, Panitera, Sekretaris, Calon Hakim dan seluruh Pegawai serta tenaga Honorer  Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.

Setelah rapat dibuka oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, selanjutnya Bapak Elixander Saragih, SH, selaku Sekretaris memaparkan Pagu Anggaran DIPA 01 & 03 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B untuk Tahun anggaran 2019.

Rapat Sosialisasi ini dilakukan sebagai wujud pengelolaan anggaran yang transparan demi tercapainya penyerapan anggaran yang maksimal.

Berikut dokumentasinya :

Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian hasil rapat kordinasi PT Medan dengan Pengadilan Negeri se-wil Sumatera Utara.

 (HUMAS & IT PN Tebing Tinggi Kelas IB)